TRIBUNJATENGCOM, SEMARANG - Mulai 1 Desember 2021, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengeluarkan Surat Edaran yang tidak lagi memperkenankan pengangkatan dosen tetap non-PNS baru. Serupa dengan fenomena guru honorer di sekolah, dosen di kampus negeri selama ini terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan non-PNS atau honorer. Selaintunjangan profesi (TPG) yang diperuntukkan untuk Guru PNS bersertifikasi pendidik, ada juga tunjangan yang diberikan khusus kepada guru PNS yang belum memiliki sertifikat pendidik (belum lulus Pendidikan Profesi Guru), yaitu Tambahan Penghasilan. Programsertifikasi bagi guru PNS dan Non - PNS dibedakan. Berikut beberapa syarat yang harus dipenuhi : 1. Bagi Guru PNS Idealnya, para guru PNS dapat mengikuti proses seleksi guru bersertifikasi melalui jalur PPG. Selain itu, ada beberapa persyaratan umum yang perlu dipenuhi. Namundari 190-an yang ikut sertifikasi P3K yang dinyatakan tersertifikasi hanya 148 orang saja. Sisanya belum tersertifikasi. Mengingat guru-guru tersebut telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun. Dan Mata Pelajaran (Mapel) yang mereka ajarkan juga bukan Mapel Biasa, alias tidak ada Guru PNS yang berkarier di Mapel tersebut. "Maka atas Sisanyabelum tersertifikasi. Mengingat guru-guru tersebut telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun. Dan Mata Pelajaran (Mapel) yang mereka ajarkan juga bukan Mapel Biasa, alias tidak ada Guru PNS yang berkarier di Mapel tersebut. "Maka atas nama kemanusiaan, permohonan Guru-Guru tersebut dikabulkan. DPRD Jabar bersurat ke Kemen PAN-RB. Sahabatnewscom-Deli Serdang | Kemenag Deli Serdang menyebutkan dari 1.181 Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) baik tingkat SD, SMP dan SMA, baru Lebih 600 Guru PAI Kemenag Deli Serdang Belum Sertifikasi - Sahabat News NuansaJambicom, BATANGHARI- Sebanyak 1.288 orang PNS guru untuk tingkat SD hingga SMP dalam Wilayah Kabupaten Batanghari telah menerim sertifikasi dari Pemda Batanghari pada triwulan pertama ini.Namun ada 150 orang guru yang belum menerima dana sertifikasi. " Ada 150 orang penerima sertifikasi yang masih menunggu validasi data untuk dicairkan, ya mereka harus menunggu." Mengenaiperihal sertifikasi guru Non-PNS diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Persesjen Kemendikbudristek) Nomor 18 Tahun 2021. Dalam Persesjen Kemendikbudristek Nomor 18 Tahun 2021 Pasal 4 disebutkan bahwa tunjangan profesi atau tunjangan khusus bagi guru Non-PNS disalurkan oleh Tunjanganprofesi guru di Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) disetop atau dihapus usai terbitnya Peraturan Sekjen Kemendikbud Nomor 6 Tahun 2020. Seharusnya pemerintah mengembalikan tunjangan profesi itu lantaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Guru dan Dosen. "Peraturan ini membuat resah para guru sertifikasi di SPK. Kalauguru yang akan sertifikasi mengikuti kegiatan setelah lulus mendapat tunjangan sertifikasi, bagaimana dengan guru non PNS yang mengikuti guru penggerak? Apakah mereka juga mendapat tunjangan? Guru non PNS se Indonesia mencapai 3,36 juta termasuk honorer. Yang mengikuti guru penggerak diprediksi 405.900 pada 2024. Itu terdiri PNS dan non PNS. Skanaacom, JAKARTA - Teaching from Home (TFH) atau belajar dari rumah telah diberlakukan sejak Maret 2020. Kebijakan ini diambil sebagai upaya mencegah peny yangdidapatkan yaitu 1) Bahwa TPACK dalam pembelajaran matematika baik guru yang sertifikasi maupun guru yang belum sertifikasi sudah bisa mengoperasikan perangkat teknologi untuk sebagai alat bantu pembelajaran. 2 ) Tidak ada perbedaan kemampuan TPACK antara guru yang sertifikasi dengan guru yang belum sertifikasi. dalamhal ini pgin harus tetap menjadi mitra strategis dengan pemerintah dalam mengawal proses pengangkatan pns melalui jalur sertifikadi guru berdasarkan pada aturan organisasi profesi guru yang dimiliki pgin baik di pusat maupun ini memberikan pencerahan bagi kita semua dan menambah optimism menyongsong masa depan guru Pertama guru Non PNS yang sudah sertifikasi dan juga sudah inpassing (penyesuaian). Mereka mendapat hak tunjangannya sebagaimana guru PNS. Kedua, guru Non PNS yang belum sertifikasi, tapi sudah inpassing. Mereka mendapat tunjangan sebesar Rp1,5 juta per bulan dan itu di luar kelebihan jam mengajar. Tunjangandan Gaji PNS 2022 Naik, Bagaimana dengan besaran gaji PPPK 2022?. Sebelum menuju gaji PPPK, berikut rincian gaji PNS 2022 yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019, tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (), yaitu:. Baca Juga: Tunjangan Jabatan Fungsional 2 PNS Ini Naik Agustus 2022?Simak Instruksi Presiden Jokowi. Golongan I Ia: Rp 1.560.800-Rp 2.335.800 aNj7Fr. BERITA DIY - Saat ini banyak yang cari tunjangan non sertifikasi 2022, tunjangan non sertifikasi guru, bagaimana nasib guru PNS yang belum sertifikasi dan tunjangan non sertifikasi guru. Ketahui jenis tunjangan profesi guru baru bagi guru ASN sertifikasi dan non PNS, serta bagi yang belum tersertifikasi usai sertifikat pendidik tak lagi jadi syarat. Belakangan, banyak yang bertanya nasib guru PNS maupun non ASN yang belum seritifikasi jika RUU Sisdiknas disahkan. Sebab ada yang menyebut TPG akan dihapus. TPG atau tunjangan profesi guru merupakan tunjangan yang diberikan kepada guru yang mempunyai sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya. Baca Juga Selamat! 290 Ribu Guru Langsung Dapat Tunjangan Profesi Guru Usai Sertifikasi Dihapus, Ini Nominal Baru TPG Tunjangan profesi guru sendiri diberikan kepada guru, baik ASN maupun non PNS untuk menjamin kehidupan para guru agar sejahtera karena mencerdaskan bangsa. Sertifikat pendidik sendiri ialah pemberian sertifikat pendidik bagi guru yang memenuhi standar profesional, salah satunya dengan mengikuti PPG. Sebelumnya, tunjangan profesi guru atau TPG hanya diperoleh guru yang telah lolos uji sertifikasi. Saat ini aturan mengenai TPG tengah digodok untuk dihapus. Dalam RUU Sisdiknas yang tengah dibahas Kemendikbud dengan DPR, pasal Tunjangan Profesi Guru tak ada. Kemendikbud bakal merombak aturan sertifikasi. - Dalam kurun waktu 10 tahun proses sertifikasi guru yang merupakan amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen UUGD telah mencapai angka signifikan. Plt Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Hamid Muhammad mengatakan, sejak 2007 hingga 2017, total guru yang sudah tersertifikasi mencapai orang. Sedangkan, guru yang belum tersertifikasi sekitar orang. “Melalui kerjasama dengan sekitar 46 Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan LPTK di bawah Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kemenristek Dikti diharapkan para guru tersebut dapat dituntaskan proses sertifikasinya lebih lanjut,” kata Hamid dalam siaran pers yang diterima Jumat 27/10/2017.Persyaratan guru yang mengikuti sertifikasi melalui PPG sesuai aturan yang berlaku harus berstatus Guru Tetap Yayasan GTY atau guru PNS. Baca Kemendikbud Prioritaskan Pengangkatan CPNS Guru di Daerah 3T Jika tanpa Surat Keputusan SK GTY, guru akan sulit mengikuti proses sertifikasi karena status gurunya tidak jelas. “Selain itu, masih banyak guru yang belum berkualifikasi pendidikan Sarjana S-1 dan juga ada yang memasuki usia pensiun,” katanya. Tujuan sertifikasi guru dalam mendapatkan Tunjangan Profesi Guru TPG guna meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan untuk kesejahteraan guru sehingga mereka harus dapat meningkatkan kualitas dirinya sebagai guru. Plt Girjen Guru dan Tenaga Kependidikan Hamid Muhammad Menurut dia, banyak pihak yang menyampaikan kritikan bahwa TPG dinilai masih kurang signifikan bagi peningkatan kualitas guru. “Ditjen GTK dalam hal ini sebagai unit utama yang menanggani guru dan tenaga kependidikan membuka diri dan menerima masukan dari berbagai pihak, tentunya kritikan yang membangun,” ujarnya. Baca Juga Tenaga honorer ini pasti diangkat ASN tanpa tes tahun 2023 Program Pendidikan Profesi Guru PPG dapat difokuskan untuk mencetak guru-guru baru, sedangkan guru yang sudah bekerja akan mendapatkan tunjangan sesuai dengan UU ASN tanpa harus melalui proses sertifikasi yang memakan waktu lama. Peraturan Tunjangan Profesi Guru Peraturan mengenai tunjangan profesi guru diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ASN untuk guru ASN, serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk guru non ASN. Sebelumnya, aturan tunjangan profesi guru diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 dan aturan turunan lainnya. Bagi guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil PNS, tunjangan profesi guru akan diberikan dalam bentuk Tunjangan Profesi Guru TPG yang besarnya sama dengan satu kali gaji pokok. Baca Juga Selamat, nama-nama honorer ini langsung diangkat jadi ASN tanpa tes, Alhamdulillah 2023 Sementara itu, untuk guru yang tidak berstatus PNS, besaran TPG akan disesuaikan dengan kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi akademik yang berlaku. Bagi guru tetap yang tidak berstatus PNS namun sudah memperoleh sertifikat pendidik, namun belum memiliki jabatan fungsional guru, akan diberikan TPG sebesar Rp 1,5 juta per bulan. Berikut adalah kriteria untuk guru yang memenuhi syarat untuk menerima tunjangan profesi guru TPG pada skema baru tahun 2023. Baca Juga Benarkah ini database pengangkatan honorer jadi ASN tanpa tes 2023? Cek daftar nama honorer yang diangkat Ada sembilan kriteria yang harus dipenuhi oleh guru non-sertifikasi yang ingin menerima TPG. Kriteria-kriteria guru penerima TPG ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Permendikbud Ristek Nomor 7 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Mendikbud Nomor 19 tahun 2019 tentang juknis penyaluran tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan guru PNS Daerah. Guru yang memenuhi syarat untuk menerima TPG Berikut adalah sembilan kriteria untuk guru yang memenuhi syarat untuk menerima TPG Terkini - Nasib guru honorer yang melamar PPPK Guru di Kemendikbudristek belum tamat, sekalipun tidak lulus nilai ambang batas atau passing grade kompetensi masih memberikan tambahan poin atau afirmasi untuk nilai kompetensi teknis, bagi pelamar PPPK Guru yang tidak mencapai passing nilai bagi pelamar PPPK Guru yang tidak lulus passing grade pada kompetensi teknis, akan diambil Kemendikbudristek dari beberapa diketahui, seleksi kompetensi bagi pelamar PPPK Guru yang lolos seleksi administrasi oleh Kemendikbudristek, dimulai pada Senin 13 September jadwal yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek, pelaksanaan seleksi kompetensi PPPK Guru dilakukan dalam tiga 13 September 2021 adalah seleksi kompetensi tahap I bagi PPPK Guru yang rencananya berlangsung empat hari, sampai 17 September ujian atau seleksi kompetensi PPPK Guru tahap I akan diumumkan pada 24 September hasil ujian kompetensi tersebut dapat disanggah oleh pelamar PPPK Guru 24 s/d 27 September 2021.Sanggahan dari pelamar PPPK Guru terhadap pengumuman hasil ujian kompetensi akan dijawab oleh Kemendikbudristek pada rentang waktu 27 September s/d 5 Oktober atas sanggahan pelamar PPPK Guru akan diumumkan oleh Kemendikbudristek pada 5 Oktober kata lain, pengumuman tentang jawaban atas sanggahan tersebut sekaligus mengumumkan tentang siapa-siapa pelamar PPPK Guru yang lolos dan akan diangkat menjadi ASN oleh pelamar PPPK Guru yang kebagian jadwal kompetensi pada tahap I, lalu perolehan nilai ujiannya kurang maksimal di kompetensi teknis, jangan dulu berkecil selain masih ada kesempatan ikut ujian kompetensi di tahap II atau tahap III, Kemendikbudristek juga punya kebijakan cukup menguntungkan bagi pelamar PPPK menguntungkan dari Kemendikbudristek tersebut ialah afirmasi atau tambahan dari laman SSCASN, berikut ketentuan kebijakan afirmasi dari Kemendikbudristek pada seleksi PPPK Guru 20211. Peserta yang memiliki Sertifikat Pendidik linear dengan jabatan yang dilamar, mendapat nilai penuh sebesar 100% dari nilai maksimal kompetensi teknis;2. Peserta berusia di atas 35 tahun terhitung saat pendaftaran dan berstatus aktif mengajar sebagai guru selama 3 tahun sampai saat ini berdasarkan data Dapodik, mendapatkan tambahan nilai sebesar 15% dari nilai maksimal kompetensi Peserta dari penyandang disabilitas mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai maksimal kompetensi Peserta dari THK-II dan aktif mengajar sebagai guru selama 3 tahun sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik, mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai maksimal kompetensi Tambahan nilai sebagaimana dimaksud pada point 1, 2, 3 dan 4 berlaku kumulatif dengan nilai total maksimal kompetensi teknis sebesar 100% dari nilai kompetensi peserta PPPK Guru 2021 yang tidak lolos tes kompetensi tahap I dan II, nilai ujian yang diambil adalah nilai tertinggi antara tes kompetensi tahap I, tes kompetensi tahap II dan tes kompetensi tahap III.***Sumber berita terkini yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat.

bagaimana nasib guru pns yang belum sertifikasi